"Kerugian Infrastruktur Akibat Demo Capai 900 Miliar,Menteri PUPR Siapkan Dana Darurat Untuk Perbaikan"

Mediapublik.com : Jakarta Gelombang unjuk rasa yang terjadi serentak di berbagai daerah sejak 25 Agustus 2025 menimbulkan kerugian besar terhadap infrastruktur nasional. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dody Hanggodo, memperkirakan total kerusakan fisik yang ditimbulkan hampir menyentuh angka Rp 900 miliar.

"Biayanya total seluruh Indonesia, kemarin kami hitung, hampir sekitar Rp 900 miliar," ujar Dody, dikutip dari Antara dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (2/9).

Kerugian tersebut mencakup kerusakan berat pada sejumlah fasilitas umum seperti gedung pemerintahan, gerbang tol, dan halte transportasi publik. Di Jakarta, tujuh gerbang tol dilaporkan dibakar massa pada Jumat (29/8). Sementara di Jawa Timur, kerusakan paling signifikan terjadi pada Gedung Negara Grahadi dan Kantor DPRD Kota Kediri.

"Kira-kira yang paling besar itu Jawa Timur dan Makassar," tambah Dody.

Situasi serupa juga terjadi di Makassar, di mana Gedung DPRD dibakar massa dari Jumat malam hingga Sabtu dini hari (29–30/8), menyebabkan kerusakan parah.

Menanggapi kerusakan luas tersebut, Kementerian PUPR menyatakan telah menyiapkan anggaran darurat untuk pemulihan infrastruktur, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kami menggunakan anggaran darurat dan anggaran yang ada di kami, pokoknya ini benar-benar kondisi tanggap darurat bagi kami. Arahannya Pak Presiden (Prabowo Subianto), ini kondisi tanggap darurat bagi PU," jelas Dody.

Gelombang demonstrasi sendiri dipicu oleh insiden meninggalnya Affan Kurniawan di Jakarta pada Kamis (28/8), yang memicu kemarahan publik dan aksi unjuk rasa di berbagai kota. Beberapa aksi berakhir rusuh dengan pembakaran fasilitas umum, termasuk cagar budaya.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mencatat bahwa demonstrasi terjadi di 107 titik pada 32 provinsi di seluruh Indonesia. Meski sebagian besar berlangsung damai, sejumlah aksi berujung pada pengrusakan dan pembakaran.

“Kami mencatat, ada 107 titik aksi di 32 provinsi sejak 25 Agustus. Yang merah itu ada aksi yang berlanjut rusuh, yang kuning relatif kondusif yaitu di Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Barat yang kami catat yang berakhir ada kerusuhan dalam bentuk pengrusakan dan pembakaran, yang lainnya berlangsung secara kondusif,” jelas Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di Kemendagri, Jakarta..(rdr.srby/MP)