Mediapublik.com : Banjarmasin dugaan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) kembali menyeruak di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU). Kelompok Masyarakat Pemerhati Banua (KMPB) Kalimantan Selatan melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Ditreskrimsus Polda Kalsel, mendesak aparat segera mengusut penyimpangan tiga proyek bernilai miliaran rupiah yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) HSU.
KMPB Kalsel menegaskan bahwa dugaan penyimpangan ini bukan isu sembarangan. Mereka menemukan indikasi kuat ketidaksesuaian spesifikasi teknis pada tiga proyek besar berikut:
1. Proyek Pengaspalan Jalan Desa Garunggung (APBD 2025 – Rp700 Juta)
KMPB Kalsel menilai pekerjaan lanjutan pengaspalan jalan di Desa Garunggung tidak sesuai spesifikasi teknis. Dengan nilai Rp700 juta, proyek ini dinilai berpotensi merugikan keuangan negara.
2. Long Segment Garunggung–Danau Terate (APBD 2024 – Rp8,54 Miliar)
Proyek pemeliharaan rutin, berkala, dan peningkatan ruas jalan Rp8,548,975,000 ini juga menjadi sorotan. Aktivis KMPB Kalsel menemukan dugaan pekerjaan tidak mengikuti ketentuan teknis di lapangan.
3. Rehabilitasi Gedung Dinas Ketahanan Pangan (APBD 2025 – Rp4,56 Miliar)
Pekerjaan rehabilitasi kantor senilai Rp4,566,280,000, yang dimenangkan CV Bangun Cipta Mandiri Pratama, turut disorot karena dugaan tidak sesuai spek dan berpotensi menimbulkan kerugian negara.
Ketua KMPB Kalsel Bahaudin: “Stop Main-Main dengan Anggaran Rakyat!”
Ketua Kelompok Masyarakat Pemerhati Banua (KMPB) Kalimantan Selatan, Bahaudin, menegaskan bahwa aksi mereka adalah bentuk kepedulian, bukan gertakan kosong.
“Kami tidak ingin pembangunan di Hulu Sungai Utara menjadi ajang bancakan oknum-oknum tertentu. Ini uang rakyat — setiap rupiahnya wajib digunakan sesuai aturan,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa laporan yang mereka sampaikan memiliki dasar kuat, karena mereka turun langsung melihat kondisi di lapangan.
“Ada pekerjaan yang tidak sesuai spek, dan itu jelas merugikan negara. Karena itu kami mendesak Dirkrimsus untuk segera mengusut semuanya,” tegasnya.
Soroti Anggaran Fantastis RS Pembelah Batung Dalam orasinya, Bahaudin juga meminta aparat penegak hukum memberikan atensi khusus terhadap Rumah Sakit Pembelah Batung, terutama terkait:
Pengadaan alat-alat kesehatan dan obat-obatan dengan nilai mencapai puluhan miliar rupiah, serta
Belanja Barang BLUD RS Pembelah Batung yang mencapai angka fantastis Rp53.305.925.733.
Ia menilai besarnya anggaran tersebut harus diawasi secara ketat agar tidak menjadi lahan permainan oknum yang tidak bertanggung jawab.
“Anggaran sebesar itu harus jelas penggunaan dan realisasinya. Jangan sampai ada celah permainan yang merugikan masyarakat,” tegas Bahaudin.
AKBP Suprapto Janji Atensi dan Tindak Lanjut Aksi massa yang berlangsung di depan kantor Ditreskrimsus Polda Kalsel akhirnya mendapat respons langsung dari Kabag Ops Ditreskrimsus Polda Kalsel, AKBP Suprapto.
“Kami menerima laporan ini dan akan segera menindaklanjutinya,” ujarnya di hadapan massa aksi.
KMPB Kalsel berharap respons cepat aparat penegak hukum dapat mencegah kerugian negara yang lebih besar, serta memastikan pembangunan dan pengelolaan anggaran publik di Kabupaten HSU berlangsung bersih dan sesuai aturan, "pungkasnya... (MP)
0 Komentar