mediapublik.com : Banjarmasin Kebijakan Pemerintah kota Banjarmasin Kalimantan Selatan, menuai kritik tajam. Di tengah langkah pengadaan puluhan mobil listrik untuk Kepala Dinas dan Camat, pemerintah justru menghapus kepesertaan BPJS bagi 37 ribu warga miskin
banner 336x280
Sekilas pengadaan mobil listrik senilai Rp 5.2 miliar itu terlihat keren. Namun kebijakan ini menunjukkan ketidakpekaan dan kurangnya keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat.
Efisiensi ternyata hanya tertuju bagi warga miskin,” tegas Nurhalis Majid, pemerhati masalah sosial dan perkotaan di Banjarmasin, Rabu (11/2).
Pemko Banjarmasin diketahui telah membeli sedikitnya 21 unit mobil listrik untuk dibagikan kepada para kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan camat. Pembelian ini direncanakan masih akan berlanjut pada tahun anggaran mendatang.
Ironisnya, pada saat yang sama, 37 ribu warga miskin dipaksa mandiri setelah kepesertaan BPJS mereka dicabut, padahal kondisi ekonomi mereka belum mampu. Kebijakan serupa menimpa 1.400 petugas kebersihan yang kini kehilangan jaminan kesehatan di tengah risiko kerja yang tinggi.(MP/MIndonesia)
0 Komentar